BEM FKM UNHAS
PERIODE 2024-2025

IMG_20210329_212205

Press Release: Winslow Visit - Kajian Undang-Undang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri. Tenaga kesehatan masyarakat merupakan salah satu kelompok tenaga kesehatan yang disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf f UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dari Pasal 11 Ayat (1) huruf f tersebut dapat diketahui bersama bahwa tenaga kesehatan masyarakat mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya pada bidang promotif dan preventif. Pada UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan mengenai peran tenaga Kesehatan Masyarakat, dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut belum ada aturan turunan yang mengatur tentang pendidikan dan profesi kesehatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan posisi tenaga kesehatan masyarakat tidak jelas dan tidak sesuai dengan implementasi dalam Undang-Undang itu. Terdapat juga beberapa pasal yang tidak sinkron dengan keadaan Kesehatan Masyarakat saat ini, yaitu:

 

1. Pasal 11 Ayat 1
“Tenaga kesehatan dikelompokan kedalam: tenaga medis; tenaga psikologi kimia; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterapian fisik; tenaga keteknisan medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.”


2. Pasal 11 Ayat 7
“Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.”

3. Pasal 17
“Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan; Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi; Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan: keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”


4. Pasal 21 Ayat 1
“Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional”


5. Pasal 44 Ayat 1
“Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR”


6. Pasal 44 Ayat 2
“STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan”

7. Pasal 50 Ayat 1
“Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan”


8. Pasal 50 Ayat 2
“Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membenruk 1 (satu) Organisasi Profesi”

 

Sementara yang terjadi dilapangan yaitu bahwa hingga saat ini belum adanya aturan turunan Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan khususnya untuk tenaga kesehatan masyarakat menjadi salah satu penyebab ketidakjelasan posisi tenaga kesehatan masyarakat dan ketidaksesuaian implementasi Undang-Undang tersebut. Aturan turunan yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Masyarakat yang diharapkan ketika disahkan menjadi Undang-Undang dapat menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 44 Ayat 1 disebutkan bahwa Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Sementara tenaga kesehatan masyarakat tidak bisa mendapatkan STR karena kesehatan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengikuti uji kompetensi yang hanya hanya diperuntukkan untuk program pendidikan vokasi dan profesi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Bab VII Organisasi Profesi Pasal 50 menyatakan bahwa Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi dan setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membenruk 1 (satu) Organisasi Profesi.

 

Saat ini, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesa (PERSAKMI) sudah diakui sebagai organisasi perkumpulan oleh Kemenkumham namun belum mendapat pengakuan sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat dari KEMENKES.

 

Sehingga Rekomendasi yang ditawarkan saat ini yaitu:
1. Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi rakyat serta dapat mempertimbangkan dengan realitas yang terjadi di masyakarat, khususnya terkait dengan regulasi kesehatan masyarakat.


2. KEMENKES melakukan pengesahan 1 (satu) Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (2) agar seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dapat dinaungi.


3. Organisasi perkumpulan, IAKMI dan Persakmi diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam mencapai tujuan sehingga tujuan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki payung hukum dapat segera terwujud.

 

4. BPPSDMK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerjanya dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan permasalahan diatas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan ini mendukung sekaligus mengawal permasalahan ini hingga rekomendasi yang dihadirkan dapat terlaksana dan tenaga Kesehatan Masyarakat jelas pendidikan dan profesinya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *